JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tidak mudah membocorkan hasil analisis transaksi mencurigakan untuk mencegah terjadinya polemik.
Namun, Kepala PPATK M Yusuf menegaskan tidak mau menutup-nutupi hasil temuannya itu karena menganggap masyarakat perlu mengetahuinya.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III dengan PPATK pada Senin (28/1/2013) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
Pada akhir rapat itu, anggota dewan mengajukan kesimpulan rapat yang intinya agar PPATK tidak mudah mengumbar data ke publik.
Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin juga meminta agar PPATK tidak berpolemik dengan data yang dimilikinya.
Permintaan Komisi III ini menyusul temuan 21 transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ditemukan PPATK.
Namun, permintaan DPR itu itu langsung ditentang Yusuf.
"Saya rasa mungkin dibuat alternatif lain di dalam rumusan itu. Saya kira harusnya diganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kami tidak punya niat membuat polemik. Kami nggak ribut kok ketawa-ketawa santai," kilah Yusuf.
Sebelum rapat berakhir, beberapa anggota dewan memang sempat mempertanyakan temuan 21 transaksi mencurigakan anggota Banggar.
Salah seorang penanya adalah anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding yang meminta agar PPATK membuka nama-nama pemilik transaksi mencurigakan itu. Namun Yusuf menolak permintaan Sudding itu.
Setelah mendengar pendapat Yusuf, akhirnya rapat ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi III DPR meminta kepada PPATK untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi/kementerian yang banyak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dugaan tindak pidana tertentu.
Kedua, Komisi III mendesak kepada PPATK untuk menjaga kerahasiaan hasil analisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditemui usai rapat, Yusuf menyatakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan ke publik. Namun, ada beberapa hal yang memang perlu dirahasiakan.
"Yang jelas masyarakat perlu tahu, karena PPATK dibiayai rakyat melalui APBN, sehingga saya mempunyai kewajiban moral. Kalau bersih kenapa risih," tuturnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Komisi III Minta PPATK Tutup Mulut
Dengan url
http://asmaracun.blogspot.com/2013/01/komisi-iii-minta-ppatk-tutup-mulut.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Komisi III Minta PPATK Tutup Mulut
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Komisi III Minta PPATK Tutup Mulut
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar