JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera mengadakan rapat konsultasi. Rapat yang akan dilakukan pada bulan Februari 2013 mendatang itu diagendakan untuk membahas soal keamanan dan juga pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM).
Untuk menyiapkan rapat itu, Menteri Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto mendatangi Gedung Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (29/1/2013). Ia bertemua dengan Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
"Tadi pertemuan dengan Menkopolhukan itu untuk persiapan rapat konsultasi dengan Presiden. Pengadilan HAM itu yang salah satunya diusulkan tapi bisa berubah," ujar Marzuki, Selasa siang, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
Marzuki mengatakan pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden direncanakan akan dilakukan pada tanggal 18 Februari mendatang. Menurutnya, substansi pertemuan dengan Presiden saat ini belum membicarakan sampai persoalan teknis, termasuk soal pengadilan HAM.
"Soal pengadilan itu juga belum sampai teknis, baru bahas soal rekomendasi Pansus DPR," ucap Marzuki.
Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Namun, hingga kini rekomendasi itu belum secara penuh dilakukan pemerintah. Bahkan, materi pembahasan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR itu dibantah oleh Djoko. Djoko mengaku pertemuan itu memang membahas persiapan rapat konsultasi DPR dengan Presiden.
"Di situ dibicarakan agenda apa saja yang dibicarakan belum lengkap. Tapi tadi agenda yang dibicarakan masalah Papua, Pilkada Papua, dan otsus Aceh. Lalu pak Ketua tadi menyinggung soal program legislasi yang disebut terlau banyak sehingga tidak bisa terselesaikan terlalu baik," imbuhnya.
Saat ditanyakan soal adanya pembahasan pengadilan HAM, Djoko membantahnya. Tetapi, dia tidak memungkiri pembahasan Pengadilan HAM bisa saja dimasukkan dalam pertemuan DPR dengan Presiden.
"Enggak ada. Tapi agenda pertemuan konsul dengan Presiden kan banyak. Mungkin bisa saja salah satunya," ucapnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Rapat Konsultasi Presiden dan DPR akan Bahas Pengadilan HAM
Dengan url
http://asmaracun.blogspot.com/2013/01/rapat-konsultasi-presiden-dan-dpr-akan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Rapat Konsultasi Presiden dan DPR akan Bahas Pengadilan HAM
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Rapat Konsultasi Presiden dan DPR akan Bahas Pengadilan HAM
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar