JAKARTA, KOMPAS.com - Tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat serta Pemprov DKI, kerap menjadi persoalan dalam pembangunan transportasi di area Jabodetabek. Pembangunan transportasi pun, tidak merata.
Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menghidupkan Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel, namun pemerintah pusat sebaliknya. Monorel Bekasi-Tangerang hanya jadi wacana.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk memotong berbelitnya tanggung jawab, memang harus dibentuk badan otoritas yang mengurus pembangunan transportasi masal Jabodetabek.
"Makanya, perlunya OTJ (Otoritas Transportasi Jabodetabek), supaya jadi badan yang ngurus transportasi. Enggak kayak sekarang, yang ini DKI, yang ini pusat, ruwet," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat pada Rabu (16/10/2013) sore.
Ide itu pun, lanjut Jokowi, telah lahir saat rapat kerja Pemprov DKI, Wakil Presiden, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder lainnya pada adal 2013 yang lalu.
Namun sayang, pascapertemuan tersebut, tidak ada lagi pembahasan terkait OTJ. Proyek pembangunan transportasi di Jabodetabek seakan-akan dikelola oleh pemerintahan masing-masing.
Jokowi menjelaskan, saat ini angka pergerakan penduduk di Jakarta mencapai 20 juta. Jokowi pun memprediksi angka itu terus merangkak naik di tahun mendatang, mengingat pertumbuhan properti di daerah tepi Jakarta, sangat pesat.
"Oleh sebab itu dengan OTJ dibangunnya merata. Di Jakarta ada monorel, greenline dan blueline, bus pengumpangnya transjakarta dan bus sedang dan monorel Bekasi-Tangerang itu, baru efektif itu," lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Ia pun tetap berharap pemerintah pusat tetap membahas pembentukan OTJ tersebut. Tentu, sambil melakukan pembenahan transportasi di DKI Jakarta.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat soal OTJ
Dengan url
http://asmaracun.blogspot.com/2013/10/jokowi-tunggu-pemerintah-pusat-soal-otj.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat soal OTJ
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat soal OTJ
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar