Jokowi Sebut Masalah Tarif Angkot Ada di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Gubernur DKI Joko Widodo terkait tarif angkutan kota yang sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta masih belum berubah. Menurutnya, permasalahan yang ada sekarang DPRD DKI tidak kunjung menyetujuinya.

"Itu (transjakarta) enggak naik, kok. Begitu juga dengan angkutan pulau. Itu kan Pertamax," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (4/7/2013) sore.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif angkot terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengusulkan tarif bus kecil, sedang dan besar naik jadi Rp 3.000. Sementara tarif transjakarta tetap Rp 3.500. Usulan tersebut harus disepekati DPRD DKI terlebih dahulu.

Di Komisi B DPRD DKI sendiri, usulan Pemprov DKI telah diterima. Namun, di tataran rapat pimpinan, usulan tersebu belum disahkan. DPRD DKI menganggap Pemprov DKI perlu mencantumkan perbaikan pelayanan di transjakarta dan tarif baru angkuan antar pulau.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan prosedur pengusulan tarif dengan benar. "Sudah semua, sudah ditaruh di dewan. Tinggal dewannya, sana kejar dewan," ujarnya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

19.58 | 0 komentar | Read More

Jokowi Sebut Masalah Tarif Angkot Ada di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Gubernur DKI Joko Widodo terkait tarif angkutan kota yang sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta masih belum berubah. Menurutnya, permasalahan yang ada sekarang DPRD DKI tidak kunjung menyetujuinya.

"Itu (transjakarta) enggak naik, kok. Begitu juga dengan angkutan pulau. Itu kan Pertamax," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (4/7/2013) sore.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif angkot terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengusulkan tarif bus kecil, sedang dan besar naik jadi Rp 3.000. Sementara tarif transjakarta tetap Rp 3.500. Usulan tersebut harus disepekati DPRD DKI terlebih dahulu.

Di Komisi B DPRD DKI sendiri, usulan Pemprov DKI telah diterima. Namun, di tataran rapat pimpinan, usulan tersebu belum disahkan. DPRD DKI menganggap Pemprov DKI perlu mencantumkan perbaikan pelayanan di transjakarta dan tarif baru angkuan antar pulau.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan prosedur pengusulan tarif dengan benar. "Sudah semua, sudah ditaruh di dewan. Tinggal dewannya, sana kejar dewan," ujarnya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

19.47 | 0 komentar | Read More

Ayu Ting Ting Akan Jelaskan Pernikahan Mendadaknya Minggu Depan

Jakarta - Pernikahan Ayu Rosmalina atau yang akrab disapa Ayu Ting Ting dan kekasihnya Enji memang mendadak, namun hal tu di maksudkan untuk menjaga kesakralan dan Kehikmadan acara akad nikah pelantun "Alamat Palsu" itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Rozak, Ayah Ayu Ting Ting saat ditemui di kediaman AYu di Sukmajaya, Depok, Jawa barat, Kamis (4/7).

"Kedua belah pihak (keluarga) sudah komitmen supaya nggak ramai-ramai. Biar sakral saja," jelas Abdul Rozak.

Hal senada juga diungkapkan Khrisna, Assisten AYu Ting Ting yang ditemui dikediaman Ayu mengungkapkan bahwa tidak ada yang dirahasiakan dari pernikahan Ayu dan Enji.

"Enggak dirahasiain, cuma lebih ingin lebih sakral, Pokoknya nanti akan ada waktu buat teman-teman wartawan," janji Khrisna

Krishna Menuturkan bahwa Ayu akan menggelar jumpa pers terkait pernikahannya pada Senin, 8 Juli mendatang. Khrisna Sendiri tidak mengetahui saat ini Ayu dan Enji sedang berada dimana.

"Ayu dan Enji sudah pergi, saya sendiri gak tahu dia kemana. Tapi yang jelas Ayu sangat bahagia akhirnya bisa menikah dengan Enji," lanjutnya.

19.38 | 0 komentar | Read More

Deputi BNN Benny Mamoto Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Benny Mamoto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh seorang pengusaha bernama Helena (39). Benny dituduh melakukan penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP.

Laporan tersebut telah dibuat dengan nomor laporan LP/568/VI/2013/Bareskrim pada 28 Juni 2013 dengan terlapor Benny Mamoto dan kawan-kawan. Benny diduga melakukan tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP. Saat dikonfimasi melalui sambungan telepon, Benny membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku tidak mengenal Helena.

"Saya tidak mengenal si pelapor dan tidak pernah ketemu pelapor," kata Benny saat dihubungi wartawan, Kamis (4/7/2013).

Menurut Benny, laporan tersebut merupakan rekayasa. Hal itu dianggap bagian dari perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Benny mengatakan, banyak pihak yang tidak menyukai dirinya, khususnya sindikat narkoba.

"Saya tahu itu rekayasa dari mana. Itu rekayasa dari sindikat-sindikat narkoba itu. Tidak hanya ini, sudah macem-macem. Yang jelas saya tidak pernah ketemu orang itu karena semua yang nanganin penyidik," terangnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Helena merupakan pengusaha PT SMC bidang tukar nilai mata uang. Pada bulan februari 2012 saat akan PT SMC melakukan transaksi di bank, diketahui rekeningnya telah diblokir dengan alasan adanya transaksi mencurigakan. Pemberitahuan itu disampaikan pihak bank diantaranya Bank Mega dan Bank BII. Pemblokiran kemudian diketahui dilakukan oleh BNN sesuai surat yang diterima oleh PPATK.

Rekening PT SMC diduga bertransaksi dengan pemilik rek BCA bernama WW, yang dicurigai terlibat transaksi untuk narkoba. Pemblokiran disebut ditanda tangani oleh BNN yakni Benny Mamoto. Menurut Helena, sejak pemblokiran tersebut tidak ada kejelasan dari BNN. Helena mengaku sangat dirugikan karena harus menanggung biaya operational BNN hingga membayar ratusan juta rupiah untuk membuka rekening tersebut.

Editor : Caroline Damanik

19.31 | 0 komentar | Read More

Pasha Lega, Ibu Mertua Kecewa

BOGOR, KOMPAS.com — Vokalis grup band Ungu, Sigit Purnomo alias Pasha, menyambut hangat upaya mediasi dengan Okky Agustina yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Wedhayati SH dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/1/2010).

"Saya juga sebelumnya sudah meminta maaf sama Okky. Alhamdulillah, ternyata sekarang hakim sendiri yang memediasi," ujar Pasha saat ditemui seusai sidang.

Pasha pun mengaku sedikit lega. "Alhamdulillah sekarang sudah saling memaafkan masing-masing. Meski sidang belum tentu selesai," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyanti, ibunda Okky, justru mengaku kecewa dengan mantan menantunya itu. "Sejak cerai, Pasha mana pernah minta maaf kepada Okky. Bahkan kemarin dia jemput anak-anak, dia cium tangan tapi tidak ada kata-kata meminta maaf kepada saya," imbuh Sri.

Menurut Sri, pelantun "Cinta Gila" itu termasuk pria yang alot untuk mengucapkan kata maaf. "Pasha itu orangnya susah minta maaf. Saya penginnya dia minta maaf dari hatinya sendiri enggak disuruh orang," tandas Sri.

Menurut Sri, pria yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap putrinya itu pernah meminta maaf ketika kepergok berselingkuh. "Dia pernah meminta maaf sama saya, sampai dia cium kaki saya karena dia ketahuan selingkuh dua kali. Pertama dengan pramugari dan yang kedua semuanya sudah tahu kan pas Okky cerai," tegasnya.

Meski begitu, Sri tetap tak menaruh dendam pada pria yang memberikannya tiga orang cucu. "Saya tidak dendam, saya hanya kasihan sama dia karena dia gengsinya tinggi," pungkas Sri. (C7-09)

19.29 | 0 komentar | Read More

Pirelli: Tidak Ada Masalah dengan Tim F1

KOMPAS.com — Pirelli sebagai penyuplai ban untuk balapan Formula 1 mengaku tidak ada masalah dengan tim, meskipun disalahkan atas beberapa insiden yang terjadi saat balapan GP Inggris di Sirkuit Silverstone, akhir pekan kemain.

Pada balapan tersebut, tiga pebalap mengalami insiden sama, pecah ban belakang bagian kiri. Mereka adalah Lewis Hamilton, Felipe Massa, dan Jean-Eric Vergne.

Setelah melakukan beberapa proses investigasi, Pirelli mengeluarkan pernyataan seputar penyebab terjadinya insiden tersebut, yang terdiri dari beberapa hal.

Pertama, ban tersebut dipasang di sisi yang salah. Artinya, ban sisi kanan ditaruh di sisi kiri. Ban yang disiapkan tahun ini memiliki sistem asimetris, jadi mereka tidak bisa dipasang sembarangan, harus sesuai dengan fungsi dan tempat masing-masing.

Kedua, tekanan ban yang tidak pas atau terlalu rendah. Hal ini menyebabkan ban bekerja keras lebih dari seharusnya.

Ketiga, cara balap yang sangat agresif di tikungan-tikungan cepat, seperti pada tikungan empat Silverstone, dengan ban kiri belakang paling banyak terkena efek.

Pirelli menegaskan tidak ada konflik dengan para pemakai produknya dan sekarang berkerja bersama untuk mencari solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi.

"Berkebalikan dengan pendapat beberapa pihak yang sudah terbentuk, saya ingin menggarisbawahi kolaborasi dan dukungan yang kami terima dari tim, pebalap, FIA, dan FOM," kata Paul Hembery, bos Pirelli. "Kami juga tidak sedang membuat argumen untuk menyerang siapa pun."

Pirelli juga sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan membuat perubahan untuk balapan akhir pekan ini di Jerman, dengan memperkenalkan bahan karet baru, kevlar-belted.

Editor : Pipit Puspita Rini

19.11 | 0 komentar | Read More

Jokowi Yakin Izin Apartemen Lenteng Agung Tak Bermasalah

Perwakilan warga RW 04, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Rabu (3/7/2013) siang. Mereka mengadukan adanya pembangunan apartemen di daerahnya yang diduga manipulatif serta menyalahi aturan tentang area resapan air. | KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai ada kesalahpahaman terkait aduan warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, soal pembangunan apartemen milik PT SPI. Menurutnya, pembangunan itu telah memiliki izin resmi dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta.

"Warga mikir izinnya belum ada. Tapi saya cek di P2B ada semuanya," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu(3/7/2013) sore.

Jokowi mengatakan, perwakilan warga yang menemuinya tadi siang menyebut lahan tempat apartemen tersebut merupakan daerah resapan air. Namun, setelah dicek ulang, Jokowi yakin bahwa lahan itu difungsikan untuk permukiman. Tidak ada yang salah dalam izin apartemen itu.

"Tadi persepsinya masyarakat itu untuk area penghijauan. Ternyata setelah saya tanyakan enggak, untuk perumahan memang," ujarnya.

Jokowi tidak berkomentar banyak mengenai data yang diperoleh warga tentang izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen tersebut. Warga menyebutkan bahwa sempat terjadi kekeliruan dalam pencantuman IMB itu, di mana IMB sebelumnya disebutkan untuk bangunan masjid di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jokowi mengatakan akan melakukan cek lapangan terhadap masalah yang dikeluhkan warga, yakni soal banjir, air sumur yang kotor, pencemaran suara, serta sejumlah masalah lain yang disebut warga merupakan dampak pembangunan apartemen itu.

"Tapi ada komplain dari warga itu yang akan saya cek ke lapangan nanti," katanya.

Apartemen milik PT SPI tersebut dibangun pada Maret 2011. Sejak saat itu, warga merasa telah timbul masalah lingkungan di permukiman mereka, antara lain banjir, air sumur menjadi kotor, tembok rumah warga retak, dan pencemaran suara.

Warga menilai pembangunan apartemen itu tak disertai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang benar. Warga juga menyebut apartemen itu melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mengatakan wilayah cekungan dan berada di tengah permukiman adalah wilayah resapan air.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

19.58 | 0 komentar | Read More

Jokowi Yakin Izin Apartemen Lenteng Agung Tak Bermasalah

Perwakilan warga RW 04, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Rabu (3/7/2013) siang. Mereka mengadukan adanya pembangunan apartemen di daerahnya yang diduga manipulatif serta menyalahi aturan tentang area resapan air. | KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai ada kesalahpahaman terkait aduan warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, soal pembangunan apartemen milik PT SPI. Menurutnya, pembangunan itu telah memiliki izin resmi dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta.

"Warga mikir izinnya belum ada. Tapi saya cek di P2B ada semuanya," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu(3/7/2013) sore.

Jokowi mengatakan, perwakilan warga yang menemuinya tadi siang menyebut lahan tempat apartemen tersebut merupakan daerah resapan air. Namun, setelah dicek ulang, Jokowi yakin bahwa lahan itu difungsikan untuk permukiman. Tidak ada yang salah dalam izin apartemen itu.

"Tadi persepsinya masyarakat itu untuk area penghijauan. Ternyata setelah saya tanyakan enggak, untuk perumahan memang," ujarnya.

Jokowi tidak berkomentar banyak mengenai data yang diperoleh warga tentang izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen tersebut. Warga menyebutkan bahwa sempat terjadi kekeliruan dalam pencantuman IMB itu, di mana IMB sebelumnya disebutkan untuk bangunan masjid di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jokowi mengatakan akan melakukan cek lapangan terhadap masalah yang dikeluhkan warga, yakni soal banjir, air sumur yang kotor, pencemaran suara, serta sejumlah masalah lain yang disebut warga merupakan dampak pembangunan apartemen itu.

"Tapi ada komplain dari warga itu yang akan saya cek ke lapangan nanti," katanya.

Apartemen milik PT SPI tersebut dibangun pada Maret 2011. Sejak saat itu, warga merasa telah timbul masalah lingkungan di permukiman mereka, antara lain banjir, air sumur menjadi kotor, tembok rumah warga retak, dan pencemaran suara.

Warga menilai pembangunan apartemen itu tak disertai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang benar. Warga juga menyebut apartemen itu melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mengatakan wilayah cekungan dan berada di tengah permukiman adalah wilayah resapan air.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

19.47 | 0 komentar | Read More

Chicco Jerikho Dapat Pesta Kejutan di Ultah ke-29

Jakarta - Di hari ulangtahunnya yang ke-29, aktor muda Chicco Jerikho mendapat pesta kejutan dari tim management tempatnya bernaung dan juga dari "Cheers" (sebutan untuk fans Chicco Jerikho-red).

Saat baru tiba di kantor Visinema Pictures di kawasan Cipete, Jakarta Selatan untuk menjalani proses reading film terbarunya, tiba-tiba Chicco dikejutkan oleh kehadiran 10 fansnya dengan membawa kue ulangtahun.

"Benar-benar surprise. Walaupun sebetulnya sudah curiga, tapi ini semua sangat berarti," ucap pria kelahiran Jakarta, 3 Juli 1984 ini sumringah.

Aktor yang memiliki darah Thailand dari sang ayah ini sebetulnya sudah menduga bakal diberi kejutan di hari istimewanya tersebut.

"Curiganya kok maksa banget ya disuruh reading hari ini juga. Padahal saya baru selesai syuting jam 11 siang sejak malam hari," ucapnya.

Di hari ulang tahunnya itu, kekasih Laudya Chintya Bella tersebut mendapatkan banyak kado special dari para penggemarnya.

"Semua kado yang saya terima itu special. Perhatian dari mereka saja buat saya sudah sangat special," pungkasnya.

19.38 | 0 komentar | Read More

KPK Tak Masalah Jika Dipanggil Paksa DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan usulan anggota Tim Pengawas Century (Timwas Century) yang berencana meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk memanggil paksa KPK yang tiga kali tidak memenuhi undangan rapat Timwas Century.

“Panggil paksa itu hak DPR, silakan saja. Tapi, dalam konteks apa panggilan paksa itu, ya kita lihat dulu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Sebelumnya Anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, meminta DPR untuk segera memanggil paksa pimpinan KPK. Menurut Hendrawan, DPR berwenang memanggil paksa pimpinan KPK jika tiga kali berturut-turut mangkir dari panggilan Timwas Century.

Menurut Johan, hari ini Pimpinan KPK memang diundang untuk mengikuti rapat dengan Timwas. Namun, sebagian pimpinan tidak bisa hadir karena mengikuti acara lain yang sudah dijadwalkan lebih dulu.

“Semalam KPK sudah mengirimkan surat kepada DPR bahwa sejumlah pimpinan tidak bisa hadir, ada acara lain yang dijadwalkan lebih dulu,” katanya.

Sebelumnya, KPK dua kali tidak memenuhi undangan Timwas Century. Pekan lalu, Pimpinan KPK tidak bisa hadir karena banyak yang berada di luar kota. KPK juga tidak hadir pada panggilan awal Juni lalu, dengan alasan tidak bisa memenuhi undangan Timwas yang berniat menggali keterangan tentang hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

19.32 | 0 komentar | Read More