JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT), yang sempat membuahkan kebimbangan mulai menemukan sedikit titik terang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran deputi gubernur dan pimpinan SKPD, menerima kedatangan pejabat Land Transport Authority (LTA) Singapura, Sabtu (3/11/12).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, kedua pihak membahas sistem transportasi massal Singapura yang terintegrasi, khususnya terkait pembangunan sistem MRT yang telah ada sejak tahun 1987. Pengalaman tersebut dibagikan untuk kemudian dapat diadaptasi oleh Jakarta di masa mendatang.
Deputi Gubernur DKI bidang transportasi Soetanto Soehodo mengatakan bahwa Pemprov DKI sesungguhnya tidak perlu khawatir mengenai masalah kerugian atas proyek moda transportasi massal ini. Karena pembangunan MRT tersebut menggunakan sistem government project.
"Saya kira keputusan pemerintah mengambil alih proyek ini sebagai government project. Karena kalau perusahaan swasta berpikir bahwa kalau dalam 3-5 tahun mereka tidak memperoleh keuntungan, maka mereka tidak mau berinvestasi," kata Soetanto seusai pertemuan di ruang rapat Wagub, kantor Balaikota DKI Jakarta, Sabtu (3/11/12) .
"Sementara ini kan pemerintah, dan pasti sudah berpikir panjang," lanjutnya.
Terkait kekhawatiran Gubernur DKI, Joko Widodo, atas mahalnya biaya proyek ini, Soetanto mengatakan sikap seperti itu wajar dan perlu dipandang kritis. "Karena kereta ini bukan hanya dibangun. Pasti orang akan bertanya seandainya keretanya tidak laku bagaimana. Ini yang saya berusaha jawab, bahwa pemerintah tentunya membangun ini dengan investasi," paparnya.
Soetanto menjelaskan, skema pendanaan MRT Jakarta sebagian menggunakan pinjaman dari pemerintah pusat dan sebagian lagi dari dana hibah. Dengan demikian, akan ada uang yang dapat diinvestasikan pemerintah melalui transportasi MRT.
"Keuntungannya bukan secara langsung seperti dari karcis atau hasil apapun yang didapatkan dari sistem tadi. Tapi ada keuntungan tidak langsung," Soetanto menguraikan.
Ia memberi contoh, jika MRT dibangun lalu banyak orang memilih menggunakan MRT dibandingkan kendaraan pribadi, pemerintah bisa mengurangi subsidi bahan bakar mungkin bisa jadi dikurangi pemerintah.
Soetanto juga memaparkan bahwa dari aspek lingkungan, udara menjadi lebih bersih karena sudah tak banyak lagi emisi gas yang terbuang akibat jumlah kendaraan pribadi yang mencapai lebih dari 11 juta.
"Dalam perhitungan awal sudah jelas bahwa di MRT kita, pengembalian utang pinjaman akan terjadi 40 tahun dengan 10 tahun cash period. Dalam hitungan itu sudah jelas, termasuk bagaimana kalau keretanya kosong atau penuh," pungkasnya.
MRT Jakarta yang berbasis rel direncanakan membentang kurang lebih sekitar 110,8 kilometer dan terdiri dari Koridor Selatan-Utara (Lebak Bulus-Kampung Bandan) sepanjang 23,8 kilometer. Sementara Koridor Timur - Barat akan membentang sekitar 87 kilometer.
Pembangunan Koridor Selatan-Utara dari Lebak Bulus-Kampung Bandan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15, 7 kilometer dengan 13 stasiun (tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah) dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016.
Tahap kedua akan melanjutkan jalur Selatan-Utara dari Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 8,1 Kilometer yang ditargetkan beroperasi 2018. Studi kelayakan tahap kedua sudah selesai, sementara studi kelayakan terhadap Koridor Barat-Timur saat ini masih dikerjakan.
