JAKARTA, KOMPAS.com -- Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) memprotes kebocoran informasi seputar harga penetapan ekspor (HPE) zirconium untuk Desember 2012 kepada kalangan trader di China. Padahal Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang hal tersebut belum diterbitkan.
APZI juga mempertanyakan keberlangsungan HPE Desember yang tidak pro investasi.
Ketua Umum APZI Ferry Alfiand mengungkapkan, hingga Selasa (27/11/2012) pukul 15.00 WIB, HPE tersebut belum diunduh dalam daftar regulasi untuk tahun 2012 di situs jejaring Kementerian Perdagangan, tetapi sudah dibocorkan. "Kalau pun hendak dibocorkan, pemerintah atau oknum yang membocorkan, lebih mementingkan trader asing ketimbang pengusaha nasional," tutur Ferry, Selasa di Jakarta.
Ferry bersama Sekjen APZI Sihol Manullang menguraikan, pada Selasa pagi, pihaknya memperoleh informasi dari China bahwa HPE Desember sudah ditetapkan, tetap tiga lapis (layer). Ada sedikit penurunan dari HPE November. Menurut bocoran informasi dari China, HPE zirconium kadar di bawah 50 persen adalah 1.133,7 dollar AS per ton, kadar 50 persen sampai 60 persen seharga 1.365,07 dollar AS per ton, dan kadar di atas 60 persen seharga 1.515,46 dollar AS per ton. Pajak yang dibayar kepada negara, 20 persen dari HPE.
"Kalau informasi ini benar, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Menurut kami, praktik kebocoran HPE adalah insider trading. Kalau di bursa saham, ini tidak dibenarkan, melanggar aturan bursa karena orang bisa mengambil posisi buy-sell-hold sebelum kebijakan diumumkan. APZI meminta agar praktik seperti ini segera dihilangkan demi mewujudkan Indonesia yang lebih bersih transparan," papar Ferry.
Ia menegaskan, dengan tetap tiga lapis dan kadar semakin kecil maka HPE semakin rendah. Hal itu menguntungkan pengusaha yang tidak membangun pabrik. Pada satu sisi pemerintah mengharapkan investasi swasta sebesar mungkin agar menyerap tenaga kerja. Namun pada sisi lain, investor malah dirugikan.
Menurut Ferry, pengusaha yang tidak berinvestasi diuntungkan oleh kebijakan HPE sekarang. Karena, kadar zirconium yang ditambang dari alam, umumnya di bawah 50 persen. Dengan adanya HPE kadar di bawah 50 persen, maka barang bisa langsung diangkut dari lokasi tambang ke pelabuhan. Tak perlu investasi apa-apa, karena langsung dimasukkan ke kontainer.
Untuk memperoleh kadar zircon di atas 60 persen, barang dari lapangan harus dicuci lagi dengan shaking table (meja goyang), kemudian pemisahan dengan magnet dan konduktor-isolator dengan listrik sedikitnya 300 ribu volt. "Jadi, pengusaha zircon yang membiayai pemurnian, sehingga memproleh zircon kadar di atas 60 persen, malah dirugikan kebijakan HPE pemerintah. Ini amat janggal. Semakin banyak investasi, malah semakin dirugikan," keluh Ferry yang menghimpun 15 anggota dengan serapan tenaga kerja mencapai 30.000 orang.
APZI menyesalkan maraknya wacana yang mendorong agar pelaksanaan Pasal 102-103 UU Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tahun 2014 ditunda. UU tersebut mengamanatkan, 5 tahun sejak UU Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan, semua mineral yang diekspor harus terlebih dahulu dimurnikan.
"Dengan ketidakjelasan regulasi, sekarang ini calon investor menahan diri. karena tidak yakin akan konsistensi regulasi Indonesia. Jangan heran kalau negara kita tidak dilirik sebagai negara tujuan investasi yang baik. Kita sendiri yang membuat demikian, bukan orang lain," kata Ferry.
Ferry mencontohkan, sedikitnya dua calon investor China akhirnya urung membangun smelter zircon di Indonesia. Mereka kini memilih Vietnam.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengusaha Zircon Protes Kebocoran Harga Pokok Ekspor
Dengan url
http://asmaracun.blogspot.com/2012/11/pengusaha-zircon-protes-kebocoran-harga.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengusaha Zircon Protes Kebocoran Harga Pokok Ekspor
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengusaha Zircon Protes Kebocoran Harga Pokok Ekspor
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar