JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan siap dikonfrontasi dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Saan merasa yakin ia sama sekali tidak menggiring proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakretrans) seperti yang dituduhkan Nazaruddin.
"Saya siap dikonfrontasi, di mana saja saya siap dikonfrontir. Pak Erman Suparno (mantan Menakertrans) hadirkan, Nazar hadirkan, Mindo Rosalina (staf marketing Grup Permai) hadirkan. Semua dikonfrontir dan dibuat reka ulang pertemuannya," ujar Saan, Rabu (8/1/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan dengan Erman Suparno yang ketika itu menjadi Menaketrans. "Kenal saja nggak, kalau tahu iya karena dia kan menteri. Tapi kalau papasan bahkan salaman pun tidak, karena saya nggak kenal," ucapnya.
Saan meminta Nazar untuk menyebut pasti di mana pertemuan antara dirinya dan Erman dilakukan. Saan merasa yakin karena pernah dikonfrontasi dengan Erman dalam tayangan sebuah televisi. Di sana, Erman juga mengaku tidak mengenal Saan.
"Jadi silakan, direkonstruksikan saja semuanya kalau pernah ada pertemuan yang setahu saya itu tidak ada. Dibuktikan. Saya tidak pernah membantah kalau memang saya pernah lakukan," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Diberitakan sebelumnya, Nazaruddin mengungkapkan, mantan rekan separtainya, Saan Mustopa, menjadi penghubung PT Anugerah Nusantara dengan pihak Kemnakertrans. Menurut Nazaruddin, Saanlah yang membuka jalan sehingga perusahaan tersebut memenangkan tender proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemnakertrans pada 2008.
"Dia (Saan) membuka pintu untuk proyek PLTS ini," kata Nazaruddin saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek PLTS yang menjerat istrinya, Neneng Sri Wahyuni, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Menurut Nazaruddin, Saan bersama dirinya dan Anas Urbaningrum mendatangi kediaman Menakertrans saat itu, Erman Suparno, sekitar Januari 2008. Saat itu, kapasitas Saan, kata Nazaruddin, datang sebagai perwakilan Partai Demokrat.
"Saan dan Anas adalah teman-teman saya yang punya cita-cita politik yang sama dan perlu dana untuk Partai Demokrat. Saat itu, Saan menjelaskan punya teman di DPR yang akan menurunkan anggaran untuk bantuan transmigrasi," ujarnya.
Dia mengatakan, anggaran proyek PLTS yang dijanjikan akan turun mulanya senilai Rp 100 miliar. Namun, setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada April 2008, Saan mengatakan kalau anggaran yang akan dicairkan hanya Rp 9,2 miliar.
Meskipun demikian, menurutnya, PT Anugerah Nusantara tetap ikut dalam proses tender proyek PLTS. Atas perintah Anas, kata Nazaruddin, PT Anugerah Nusantara meminjam bendera PT Alfindo Nuratama untuk mendaftar sebagai rekanan.
Saat itu, menurut Nazaruddin, Anas menjadi salah satu pemegang saham PT Anugerah Nusantara. Anas pun, ujarnya, menugaskan Mindo Rosalina Manulang untuk menangani proyek PLTS tersebut.
"Dalam program ini, Anas memutuskan agar yang menangani adalah Mindo Rosalina Manulang. Sebagai marketing baru, Rosa ditugaskan untuk membentuk tim administrasi untuk mempersiapkan proyek dan selanjutnya pada sekitar awal Juni, Rosa dibawa Saan ke Depnakertrans," ungkap Nazaruddin.
Sebelum pelaksanaan tender, lanjut Nazaruddin, Saan menyampaikan mengenai dana yang harus diberikan kepada Menakertrans. Dana senilai Rp 50.000 dollar AS itu harus diserahkan sebelum Agustus 2008.
"Uang 50.000 dollar itu, Saan yang bawa ke Menaker," ucapnya.
Penyerahan uang ini, menurut Nazaruddin, ada bukti tanda terimanya berupa kuitansi. Mantan anggota DPR itu mengaku telah menyerahkan bukti kuitansi titipan uang itu kepada Saan.
Adapun uang 50.000 dollar AS tersebut, katanya, diambil Saan dari kas PT Anugerah Nusantara dan kas PT Berkah Alam Melimpah. Selain untuk Menakertrans, kata Nazaruddin, ada uang yang diambil untuk pemberian jatah kepada Saan.
"Uang 50.000 dollar AS itu untuk menteri. Setelah itu, ada lagi 20.000 dollar AS, 15.000 dollar AS untuk Saan setelah proyek selesai pada Februari 2009," ungkapnya.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS
