JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan eks Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) setelah resmi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama.
Wakil Menteri ESDM Ruby Rubiandini menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3136/73/2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi eks BP Migas.
"Seluruh gaji dan tunjangan jabatan serta jabatan dari eks BP Migas ke Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian ESDM tetap," kata Ruby saat memberikan penjelasan kepada eks karyawan BP Migas di City Plaza Jakarta, Kamis (15/11/2012).
Menurut Ruby, dengan adanya kepastian hukum tentang nasib karyawan, jabatan hingga urusan gaji ini setidaknya akan memberikan ketenangan bagi karyawan.
Sekadar catatan, Pemerintah telah memutuskan bahwa BP Migas akan menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian ESDM.
Ada isu kemungkinan jumlah karyawan BP Migas dikurangi, begitu juga dengan urusan gaji.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan bahwa saat ini karyawan BP Migas akan langsung beralih ke Kementerian ESDM.
"Tapi kalau soal pengurangan karyawan, kalau itu rencananya ESDM yang harus mengusulkan. Kita akan lihat dulu," kata Mahendra saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (14/11/2012) kemarin.
Menurut Mahendra, dalam masa peralihan dari BP Migas ke Kementerian ESDM ini, pemerintah tetap memastikan bahwa fungsi BP Migas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk soal gaji dan fasilitas yang akan diterima di tempat barunya tersebut.
Namun saat ditanya tentang kemungkinan karyawan BP Migas dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), Mahendra enggan menjelaskan secara pasti.
"Terlalu cepat untuk bicara seperti itu," tambahnya.
Sekadar catatan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, semua karyawan akan langsung bergabung dengan Kementerian ESDM.
"Semuanya akan beralih ke Kementerian ESDM," kata Hatta selepas rapat terbatas di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa malam (13/11/2012).
Untuk urusan karyawan, Hatta menyebut ada sekitar 600 orang karyawan yang saat ini bekerja di BP Migas. Nantinya, semua karyawan ini akan otomatis menjadi bagian dari Kementerian ESDM.
Menurut Hatta, perpindahan itu tidak hanya dalam urusan karyawan, tetapi juga seluruh pembiayaan dan aset BP Migas yang selama ini dimilikinya.
"Tidak menyangkut personel saja, tetapi juga terkait dengan pembiayaan dan aset yang ada. Ada pengalihan unit usaha hulu ini," ujarnya.
Soal anggaran, pemerintah telah menyiapkan dana dari mekanisme APBN. "Nanti akan diambilkan dari keuangan negara," tambah Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Soal status, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menambahkan, statusnya akan disesuaikan dengan status semula di BP Migas.
"Kalau PNS, ya PNS, kalau non-PNS, ya non-PNS. Kalau urusan gaji, kemungkinan masih sama," tambah Azwar.
