JAKARTA, KOMPAS.com — Unjuk rasa sebagian warga Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, menolak Lurah Susan Jasmine karena perbedaan agama menyiratkan pertanyaan. Sejauh mana gagasan Jakarta Baru dan pluralisme mampu bertahan dari gejolak-gejolak primordialitas sekelompok warga?
Penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung membuat gerah sejumlah warga. Mereka menunjuk pada perbedaan agama Nasrani sang lurah yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi warga Lenteng Agung yang mayoritas Islam. Mereka membentuk Forum Warga Lenteng Agung sebagai wadah unjuk rasa menentang keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penempatan Lurah Lenteng Agung.
Sedikitnya, sudah tiga kali forum itu menggelar unjuk rasa sejak Susan menjabat Lurah Lenteng Agung. Aksi pertama dilakukan 26 Agustus 2013 di Balaikota, Jakarta. Dua hari kemudian, mereka berunjuk rasa di Kantor Kelurahan Lenteng Agung dan terakhir pada 25 September. Sejauh ini, sikap sang lurah wanita tampak tegar: tak menanggapi pendemo dan menjalankan tugas keseharian lurah dengan melayani warga.
Menanggapi permintaan warga, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa penempatan dan pencopotan lurah berdasarkan kompetensi. Evaluasi terhadap lurah hasil lelang jabatan akan dilakukan setelah mereka menjabat enam bulan pertama. Hasil evaluasi inilah yang dipakai sebagai dasar penggantian lurah (Kompas, 28/8/2013). Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menanggapi aksi itu dengan keras. Ia menyatakan, Pemprov DKI tidak dapat memberhentikan seseorang dari jabatan hanya sekadar urusan agama sebab keyakinan yang dianut setiap orang bukan merupakan tindakan melanggar aturan.
Dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI untuk mempertahankan Lurah Susan mengalir pula dari kalangan masyarakat umum. Dukungan itu antara lain datang dari MUI Jakarta, Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, DPP Partai Amanat Nasional (PAN), dan tokoh masyarakat, seperti Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Syafii Maarif, dan Sultan Hamengku Buwono IX.
Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi justru memberikan solusi yang terkesan mendukung pengunjuk rasa. Mendagri menyarankan agar Pemprov DKI mengevaluasi penempatan Susan di Lenteng Agung yang menimbulkan protes sejumlah warga karena tidak mau dipimpin lurah yang bukan seorang Muslim. ”Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah, ini kiranya bisa jadi pertimbangan DKI,” ujar Gamawan (Kompas, 26/9/2013).
Sikap Mendagri itu sontak mendapat tanggapan keras dari Wakil Gubernur DKI Basuki. ”Ini negara Pancasila, pemilihan dan penempatan pejabat bukan ditentukan oleh orang yang menolak atau mau. Pak Mendagri harus belajar lagi konstitusi,” kata Basuki. Pro dan kontra menyikapi Lurah Susan itu akhirnya menjadi polemik yang semakin berkembang di masyarakat. Meski belakangan Gamawan menyatakan bahwa omongannya dipelintir oleh wartawan sehingga tak sesuai dengan apa yang dia maksud dan ia merasa dirugikan oleh pemberitaan mengenai evaluasi jabatan Lurah Susan, sikap Gamawan itu telanjur menyebar di masyarakat.
Pembaruan birokrasi
Perubahan pejabat lurah Lenteng Agung berawal dari kebijakan reformasi birokrasi lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, April lalu. Lelang jabatan dilakukan sebagai terobosan mengubah struktur, kultur, aparatur, dan sistem pemerintahan di DKI Jakarta sebagai salah satu program perubahan Jakarta Baru yang menekankan pada pelayanan masyarakat. Sebelumnya, pengisian jabatan birokrasi cenderung berorientasi pada status quo dan bermental majikan atau ingin dilayani bawahan. Bahkan, terkadang aparat birokrasi memanfaatkan kewenangannya untuk meraih keuntungan pribadi. Alhasil, pengisian jabatan lurah cenderung diisi kandidat yang sudah bisa diprediksi sebelumnya.
Salah satu lurah yang terpilih melalui lelang jabatan secara terbuka adalah Susan Jasmine Zulkifli, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Susan meraih nilai 151,64 dengan predikat cukup memuaskan sekali dan dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung, Juli lalu. Sebelum terpilih, lulusan sarjana Administrasi Negara di FISIP Universitas Indonesia 1997 ini harus melewati tahap-tahap proses seleksi lelang jabatan.
Tahap pertama seleksi administrasi, kemudian uji kompetensi bidang yang menguji pengetahuannya seputar komunikasi, kewilayahan, pemerintahan, analisis risiko, pemecahan masalah, dan membangun kerja strategis. Selanjutnya uji kompetensi manajerial yang antara lain menyampaikan visi dan misi, tes psikologi, tes kepemimpinan, dan wawancara. Terakhir adalah uji kesehatan dan verifikasi dokumen.
Jika ditelisik lebih jauh, penolakan sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung kepada Lurah Susan diduga memiliki beberapa motif. Motif pertama diduga berlatar belakang intrik persaingan internal. Dugaan ini muncul saat Jokowi menunggu laporan Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta terkait dengan kinerja dan prestasi dari Susan sebagai lurah, termasuk apakah ada oknum-oknum tertentu di balik aksi warga karena mengincar posisi lurah. Motif kedua terkait dengan adanya orang yang memolitisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), seperti yang dikemukakan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo.
Motif berikutnya, aksi unjuk rasa menolak Lurah Susan diduga digerakkan provokator dan sebagian pendemo bukan dari warga Lenteng Agung, seperti diakui Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor. ”Sebagian berasal dari luar Lenteng Agung, tapi masih di Kecamatan Jagakarsa. Justru kalangan tua yang menerima, tapi kalangan muda yang menolak Bu Lurah,” kata Syamsuddin, Kamis (26/9/2013).
Kasus serupa pernah terjadi di Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Warga Kelurahan Malalayang 1 Barat dan Malalayang 2 yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bantik (Amab) menolak lurah baru di dua kelurahan itu karena bukan asli warga suku Bantik.
Pluralisme
Dukungan luas yang muncul terhadap Lurah Susan mencerminkan aspek yang lebih luas menyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, yakni pluralisme dan kemajemukan. Yenni Wahid, aktivis pluralisme, menyatakan siap membantu Lurah Lenteng Agung mengatasi pendemo yang menuntut pencopotan dari jabatan lurah.
Ketua PAN Bara Hasibuan menilai, desakan warga yang meminta penggantian Susan justru menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap penghormatan nilai-nilai Pancasila dan kemajemukan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal senada disuarakan Laode Ida, Wakil Ketua DPD, yang mendesak pemerintah pusat berperan aktif dalam mempromosikan dan memperkuat prinsip Pancasila dengan mempromosikan nilai toleransi di masyarakat.
Pluralisme yang merupakan sikap menerima dan menghargai terhadap keragaman sesungguhnya pernah ditanamkan Gus Dur. Semasa menjabat presiden, banyak keputusan bernuansa pluralisme lahir dari dirinya, sebut saja, misalnya, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, mengusulkan mencabut TAP MPRS No XXIX/MPR/1966 tentang pelarangan faham Marxisme-Leninisme, Imlek sebagai hari libur nasional, dan melindungi kaum minoritas, baik etnis maupun agama, dari ancaman pihak mayoritas. (Dwi Erianto)
Editor : Laksono Hari Wiwoho
